Aturan Tambang Tak Libatkan Pemda, Wujud UU Ciptaker Yang Mendegradasi Otda

0
6

Rubrik Indonesia – Legalitas pengelolaan pertambangan, minyak dan gas selama ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat sehingga membuat sejumlah daerah pengasil bahan tambang, kecewa dengan keputusan tersebut. Salah satunya datang dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, yang kecewa dengan hal aturan yang dianggapnya tidak adil.

Hal tersebut diungkapkan Isran Noor saat berada di hadapan pemuka agama baru-baru ini dalam akun Intagram @pemprov_kaltim.

Gubernur calon Ibu Kota Negara (IKN) ini mengaku tidak berdaya karena ulah pertambangan yang merusak infrastruktur di Kalimantan Timur.

“Itulah jadinya. Bahkan, Gubernur lewat saja tidak diperhatikannya. Padahal, lewat di hadapan kendaraan Gubernur, truk pengangkut batu bara, kada begaduh inya (tidak tahu-menahu) dengan Gubernur,” papar Isran Noor, pada Jumat (18/06/2021).

Menurutnya, hal itu harus disikapi dan dipahami bersama, bukan hanya oleh Pemprov Kalimantan Timur semata, namun tetapi semua pihak.

Pasalnya, jika melihat kondisinya, Pemprov Kaltim atau Gubernur yang malah selalu mendapat kritikan dari publik, terkait pengelolaan hasil tambang dan migas.

“Makanya, saya meminta pusat, agar berikan kewenangan itu. Setidaknya, pengawasan pertambangan dilakukan daerah. Karena, aturan yang sekarang tidak ada pengawasan oleh daerah,” tegas Isran Noor.

Apakah tidak dilibatkannya pemerintah daerah memiliki hubungan dengan UU Cipta Kerja tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)? Jika benar demikian, berarti otonomi daerah terdegradasi oleh peraturan yang berlaku tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here