Bagaimana Para Influencer Dibayar Membungkam Demokrasi? Kasus Kenya

0
1

Menghadapi pelecehan atau gangguan dari influencer (pemengaruh) Kenya di Twitter seperti bertempur dalam perang gerilya, menurut seorang aktivis yang terlibat pertarungan hukum demi menghentikan perubahan atas sebuah undang-undang.

“Serangan itu dilancarkan kepada Anda sampai membuat Anda lelah,” kata Daisy Amdany kepada BBC tentang serangan Twitter yang dihadapi oleh mereka yang membela kasus tersebut.

Hinaan itu menyebabkan seorang aktivis memilih keluar dari gerakan kampanye dan “setidaknya membuat tiga orang lain berhenti karena hujatan serta hoaks yang menimpa mereka,” katanya.

Amdany menanggapi laporan organisasi nirlaba Mozilla Foundation – berjudul “Di dalam dunia yang sarat disinformasi bayaran di Kenya” – yang memuat temuan mengejutkan.

Ini menunjukkan bagaimana para penyandang dana membayar pasukan influencer di Twitter untuk menggalang kampanye disinformasi demi mendukung amandemen undang-undang dasar yang didukung pemerintah, yang dikenal sebagai Building Bridges Initiative (BBI).

RUU amandemen itu diklaim sebagai upaya mencegah kecurangan dalam pemilu, tapi dikritik sebagian kalangan karena malah dianggap akan melanggengkan kekuasaan para elit.

 

Pencurian tagar

Menurut penelitian yang dilakukan antara Mei dan Juni 2021, mereka dibayar untuk secara langsung melecehkan dan mendiskreditkan jurnalis, hakim, dan aktivis di Twitter.

Tidak mengherankan Twitter menjadi sasaran, mengingat negara di Afrika bagian timur itu memilliki komunitas di dunia maya paling keras dan aktif, yang dikenal sebagai Kenya di Twitter (#KoT).


Penelitian ini menunjukkan bisnis disinformasi yang menguntungkan, pemengaruh untuk isu politik dibayar sentara Rp142.000 sampai Rp213.000 agar berpartisipasi di tiga kampanye setiap hari. Beberapa pemengaruh berhasil meningkatkan jumlah pengikut dan dibayar sekitar Rp3,5 juta per bulan.

Pembayaran dikirim langsung ke ponsel mereka melalui layanan perbankan seluler M-Pesa.

Pemengaruh yang diwawancarai menolak untuk mengungkap siapa yang membayar mereka, tapi ada seseorang yang memberi tahu para peneliti bahwa terkadang uang itu diberikan sebelum kampanye digaungkan dan kadang setelahnya.

Mereka yang berada di belakang gerakan kampanye menggunakan grup WhatsApp untuk mengirim konten buatan si pemengaruh beserta rincian instruksi.

Mereka diminta untuk mempromosikan tagar di Twitter, yang merupakan target utama.

Tujuannya untuk mengelabui orang agar berpikir bahwa opini yang sedang tren itu populer – setara dengan “membayar orang banyak agar muncul di rapat umum politik”, kata peneltian itu.

Akun dinonaktifkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here