Benarkah Enam Warga Sipil itu Disiksa?

0
28

Oleh:Rachland Nashidik

Seorang kolega di DPP Partai Demokrat bertanya pada saya: Dapatkah kasus tembak mati enam pemuda anggota FPI diadukan ke PBB? Jawaban saya kontan adalah: Tidak.

Orang Indonesia tidak memiliki kemewahan melakukan individual complaint ke PBB — tidak ke International Criminal Court di Den Haag, tidak ke Komite HAM PBB di New York, juga tidak ke Sidang Komisi HAM PBB di Geneva. Kenapa?

Yang pertama, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma yang mendasari pembentukan International Criminal Court. Dengan demikian, Indonesia belum mengakui yurisdiksi dari Pengadilan Kejahatan Internasional itu.

Yang kedua, kendati Indonesia sudah meratifikasi Covenant on Civil and Political Rights, namun Indonesia tidak ikut meratifikasi optional protocol pertama dari Kovenan PBB itu. Artinya, Indonesia tidak mengakui kewenangan Komite HAM PBB untuk menerima pengaduan secara individual.

Bagaimana dengan Sidang Komisi HAM PBB di Geneva? Tidak bisa, karena ini adalah sidang rutin PBB untuk memonitor pemenuhan norma dan instrumen HAM PBB oleh negara-negara anggota. Di situ, setiap negara melaporkan kemajuan jaminan dan perlindungan HAM di kampung halamannya. Jadi jelas, peserta sidang ini adalah, atau hanyalah, (pemerintah dari) negara anggota PBB. Individu warga negara manapun tak diberi kursi untuk mengadu di situ.

***

Tapi jangan kecil hati dulu. Ada jalan lama yang bisa digunakan untuk membuat kasus pelanggaran HAM mendapat perhatian PBB. Saya menyebutnya “jalan lama” karena cara ini dulu digunakan oleh aktivis LSM pada masa Soeharto berkuasa. Tak sangka, sekarang di jaman Jokowi berkuasa, saya harus kembali mengingatnya lagi.

Satu-satunya jalan bagi orang Indonesia untuk membuat kasus pelanggaran HAM di negaranya mendapat perhatian adalah dengan memanfaatkan sidang Komisi HAM PBB di Geneva. Sekali lagi, sidang Komisi HAM PBB di Geneva — bukan Komite HAM PBB di New York, bukan juga International Criminal Court di Den Haag.

Lho bukannya tadi Komisi tidak menerima individual complaint? Memang tidak. Tapi Komisi HAM PBB di Geneva punya mekanisme banding pada laporan negara-negara. Kita bisa masuk melalui celah ini.

Sidang Komisi HAM PBB, dimana Office of the High Commissioner for Human Rights adalah mitra penyelenggaranya, memberi kesempatan kepada Non Governmental Organization (NGO) yang sudah diakreditasi sebagai mitra, untuk memberi laporan pembanding, second opinion, pada laporan pemerintah. Mekanisme ini disebut “Oral Intervention”. Kata “oral” di situ ditekankan untuk menegaskan bahwa NGO — di Indonesia diterjemahkan menjadi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat — memiliki hak untuk berbicara di dalam sidang Komisi yang terhormat.

Dulu, di masa Orde Baru, selaku pengurus PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) saya berkali-kali memanfaatkan celah ini untuk membanding laporan keadaan HAM di Indonesia yang disampaikan Kementrian Luar Negeri.

PBHI memiliki akreditasi sebagai Mitra-PBB? Tidak. Saya bicara di sana menggunakan slot NGO internasional mitra PBHI yang tentu saja sudah memiliki akreditasi.

Hanya ada segelintir saja NGO Indonesia yang memiliki akreditasi PBB. Kalau tak salah ingat, di antaranya mungkin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), “lokomotif demokrasi” pada masa Orba bentukan Adnan Buyung Nasution. Tapi sekarang ini Amnesty International sudah memiliki cabang Indonesia. Dengan demikian, Amnesty International Indonesia bisa melakukan oral intervention dalam sidang Komisi HAM PBB di Geneva.

***

Pertanyaannya, apa untuk dilaporkan? Indonesia pada tahun 1998 sudah meratifikasi Convention Against Torture, Konvensi Anti-Penyiksaan, melalui UU No.5 tahun 1998. Dengan demikian, secara periodik, Indonesia wajib memberi laporan pada PBB mengenai pelaksanaan Konvensi PBB yang nama panjangnya adalah “Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”. Dalam bahasa Indonesia: Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

Jadi, bila memang ada bukti kuat, sekali lagi bila ada bukti kuat, 6 warga sipil di Indonesia mengalami penyiksaan sebelum ditembak mati, perkara ini bisa disampaikan dalam sidang Komisi HAM PBB untuk membanding laporan pemerintah. LSM mana yang bisa menyampaikan? Mungkin YLBHI — tetapi sudah pasti Amnesty International Indonesia.

Apakah PBB akan memberi perhatian? Itu soal lain lagi. Ini adalah celah sempit yang tidak mudah. Prosesnya panjang dan membutuhkan lobby pada pemerintah dari masing-masing negara anggota. Bila berhasil, maka Komisi HAM PBB akan berinisiatif mengutus Special Rapporteur untuk mengunjungi Indonesia dan melakukan penyelidikan. Bila Indonesia menolak inisiatif itu, maka sebagai gantinya, Indonesia harus melakukan penyelidikan sendiri dan menuntaskan kasus dengan memenuhi norma-norma HAM dan keadilan internasional.

Jangan anggap enteng kasus penyiksaan oleh aparat negara. Selain diharamkan oleh PBB, UUD 1945 dalam pasal 28 G ayat 2 juga tegas menggariskan:

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Bahkan, andai Indonesia sudah meratifikasi Statuta Roma, kejahatan penyiksaan oleh aparat negara bisa diadukan pada International Criminal Court di Den Haag, Belanda. Tapi hanya bila kejahatan penyiksaan itu memiliki bukti-bukti kuat sebagai buah dari kebijakan otoritas politik.

Satu dari tiga kejahatan internasional yang jatuh di bawah yurisdiksi Pengadilan Kejahatan Internasional adalah “Crime against Humanity”. Penyiksaan dapat dikualifikasikan sebagai “extra-ordinary crime” dan karena itu “crime against humanity” apabila bersifat “systematic” atau “widespread”. Sistematik di situ berarti kejahatan tersebut dilakukan aparat negara untuk memenuhi perintah atau kebijakan otoritas politik.

Soalnya sekarang: Benarkah Enam Warga Sipil itu disiksa sebelum ditembak mati?

Penulis merupakan Politisi Partai Demokrat*****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here