BPK: Pemerintah Tidak Susun Regulasi Otsus Secara Lengkap

0
11

Rubrik Indonesia – PEMERINTAH tidak menyusun Regulasi terkait dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2021 secara lengkap. Hal demikian diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam laporan terbarunya bertajuk “Pendapat BPK Pengelolaan Dana Otsus pada Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2021” menyebutkan, Pertama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua tak mengamanatkan penyusunan grand design pembangunan Papua dalam rangka otsus periode 2001-2021.

Dengan demikian, implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat Undang-Undang tentang Otonomi Khusus.

“Dan menimbulkan risiko terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan serta pendanaan,” tulis BPK dalam laporan tersebut, yang dikutip pada hari Rabu (23/6/2021) lalu.

Kedua, Undang-Undang tentang Otsus Papua juga diklaim tak mengatur pihak yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan beleid tersebut. Dengan begitu, permasalahan yang terjadi tidak bisa segera diatasi.

Dan artinya lagi, tidak ada yang mengatur pertanggungjawaban.

Ketiga, belum seluruh Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang diamanatkan dalam amanat Undang-Undang tentang Otsus, ditetapkan.

Selain soal regulasi, BPK juga mengatakan, pemberian dana otsus Papua dan Papua Barat dalam bentuk tunai melalui transfer daerah belum dikelola dengan baik. Dengan demikian, hal ini berpotensi menimbulkan penyimpangan. (PIN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here