Jakarta, Rubrik Indonesia —

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purnama mengusulkan penambahan pagu indikatif anggaran 2021 sebesar Rp28,85 triliun kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penambahan anggaran akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan sosial (bansos) di tahun depan.

“Pagu indikatif yang semula Rp28,4 triliun diusulkan naik Rp28,85 triliun atau 102 persen menjadi Rp57,25 triliun pada 2021,” ungkap Asep saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kemensos dengan Komisi VIII di Gedung DPR/MPR, Senin (14/9).

Asep mengelaborasi rencananya pagu tambahan Rp28,85 triliun akan digunakan untuk tambahan anggaran bansos sembako. Sebab, target penerima akan ditambah dari 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 18,5 juta KPM.







“Indeks nominal yang diberikan Rp200 ribu per masing-masing KPM,” imbuhnya.

Kemudian, tambahan anggaran juga untuk program Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 10 juta KPM. Rencananya, pemberian bansos sebesar Rp200 ribu per bulan selama enam bulan.

“Lalu untuk program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ada alokasi anggaran sekitar Rp50 miliar,” imbuhnya.

Selain untuk tambahan anggaran bansos kepada masyarakat, Asep mengatakan tambahan anggaran juga untuk menutup biaya distribusi atau penyaluran masing-masing bansos. Ia mencatat penyaluran BST akan memakan biaya distribusi mencapai Rp277 miliar.

Begitu juga dengan program Bansos Sembako ke Papua dan Papua Barat yang cukup jauh. Proyeksinya, kebutuhan biaya penyaluran mencapai Rp36.500 per KPM.

“Anggaran safeguarding juga untuk monitoring dan evaluasi bansos terkait program Bansos Sembako dan BST yang dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga,” terangnya.

Di sisi lain, tambahan anggaran juga akan diberikan untuk uji coba terpadu digitalisasi dan integrasi bansos di Ditjen PFM dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa, dan Sumatera.

“Juga untuk sosialisasi program penanganan fakir miskin dan edukasi penerima manfaat,” ujarnya.

Berdasarkan pembagian wilayah, Asep bilang rencananya distribusi anggaran bansos akan terbagi menjadi tiga wilayah besar. Pertama, PKF wilayah I dengan target penyaluran anggaran Bansos Sembako mencapai Rp16,55 trilun ke 6,89 juta KPM, BST Rp4,33 triliun ke 3,61 juta KPM, dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Rp60 miliar ke 4.000 rumah.

Kedua, PFM wilayah II dengan target penyaluran anggaran Bansos Sembako Rp15,68 triliun ke 6,53 juta KPM, BST Rp4,71 triliun ke 3,92 KPM, dan RSRTLH Rp60 miliar ke 4.000 rumah. Ketiga, PFM wilayah III dengan target penyaluran anggaran Bansos Sembako Rp12,15 triliun ke 5,06 juta KPM, BST Rp2,95 triliun ke 2,45 juta KPM, dan RSRTLH Rp60 miliar ke 4.000 rumah.

“Totalnya, anggaran Bansos Sembako semua wilayah Rp44,4 triliun ke 18,5 juta KPM, BST Rp12 triliun ke 10 juta KPM, dan RSRTLH Rp180 miliar ke 12 ribu rumah,” jelasnya.

Asep menyatakan komponen bansos tidak berubah untuk tahun depan. Begitu juga dengan prinsip penyalurannya, yakni memanfaatkan e-warong terdekat, tidak memaketkan bahan pangan, pasokan pangan dari berbagai sumber dengan harga dan kualitas yang kompetitif, bank sebagai penyalur dana bukan bahan pangan, mendorong usaha kecil dan menengah, hingga pengawasan sesuai pedoman teknis.

Selain untuk bansos, Asep bilang pagu anggaran yang disiapkan di Ditjen PFM Kemensos juga akan digunakan untuk meneruskan target pembangunan yang tertunda di 2020 akibat kebijakan realokasi dan refocusing anggaran akibat dampak pandemi virus corona atau covid-19. Kemudian, juga untuk memperkuat kecukupan dana untuk mitigasi bencana alam ke depan.

“Kami juga akan menambah target kewirausahaan sosial untuk pemulihan ekonomi nasional masyarakat, termasuk penguatan Puskesos hingga revitalisasi balai rehsos (rehabilitasi sosial),” terangnya.

Anggaran Kurang

Tak hanya Ditjen PFM, seluruh unit di Kemensos juga mengajukan penambahan usulan anggaran di RAPBN 2021. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial mengusulkan tambahan anggaran Rp220 miliar dari Rp30,77 triliun menjadi Rp30,99 triliun.

“Penambahan dana untuk program perlindungan sosial dari Rp30,67 triliun menjadi Rp30,89 triliun,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin pada kesempatan yang sama.

Rinciannya, nanti anggaran akan terbagi untuk unit Jaminan Sosial Keluarga Rp30,4 triliun, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Rp383,27 miliar, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Rp100,2 miliar, dan Dukungan Manajemen Rp100,21 miliar.

Targetnya ada 10 juta KPM yang dapat bantuan tunai bersyarat, 130 ribu orang korban bencana mendapat pemenuhan dasar, dan 200 kelompok masyarakat di lokasi rawan mendapat pelayanan publik.

“Selain itu juga untuk penambahan kategori penyakit kronis dalam komponen kesehatan dengan indeks Rp3 juta per tahun dan pembelian gudang logistik bencana,” katanya.

Usulan penambahan anggaran juga datang dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos dari Rp214,12 miliar menjadi Rp276,36 miliar. Penambahan anggaran utamanya untuk renovasi sarana dan prasarana di 27 Unit Pelaksana Teknis Prioritas (UPT) serta pengadaan perlengkapan layanan.

[Gambas:Video CNN]

Begitu juga dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos yang mengusulkan tambahan pagu anggaran sebanyak Rp60,46 miliar dari Rp395,75 miliar menjadi Rp456,2 miliar. Dari anggaran itu, sekitar Rp108,46 miliar akan diberikan untuk program Bantuan Pemerintah (Banper) dan Rp104,4 miliar untuk bansos.

Penambahan usulan anggaran juga untuk peningkatan jumlah Puskesos dari 600 desa/kelurahan menjadi 800 desa/kelurahan. “Lalu anggaran Rp25 miliar untuk menambah target kewirausahaan sosial dari semula 900 KPM menjadi 7.000 KPM,” terang Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto.

(sfr/sfr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here