Dilarang Merekam Sidang Pengadilan Tanpa Izin, Picu Kontroversi

0
3

Mahkamah Agung menyatakan aturan izin perekaman video, audio, dan foto di lingkungan persidangan tidak bermaksud membatasi transparansi yang dinilai kalangan praktisi hukum justru sebaliknya.

Sementara itu, organisasi jurnalis juga menganggap aturan ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pers dan dapat mereduksi akses publik untuk memperoleh informasi.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan terkait dokumentasi selama proses persidangan yang tertuang dalam Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pasal 4 ayat (6) yang berbunyi, “Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan.”

Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro menyatakan klausul tersebut tak bermaksud untuk membatasi akses informasi.

“Jadi jangan kita berpemikiran bahwa kami ini ada maksud-maksud membatasi, kalau itu yang muncul dalam pemikiran kita, padahal bukan maksudnya begitu,” katanya kepada BBC News Indonesia, Senin (21/12).

Peraturan ini pada umumnya, kata Andi, bertujuan membuat ketertiban selama proses persidangan berlangsung. Dari aturan ini, MA menginginkan adanya kenyamanan bagi hakim, jaksa, pengacara dan pengunjung sidang.

“Sekali lagi tidak ada maksud bagi kami Mahkamah Agung untuk membatasi transparansi,” katanya.

Peraturan yang mengatur tata tertib selama proses pengadilan ini, kata Andi, salah satunya merujuk pada kasus-kasus penyerangan terhadap hakim.

Salah satu contohnya penyerangan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunarso dan Duta Baskara oleh Pengacara Tomy Winata, Desrizal tahun lalu.

“Anda bisa menyaksikan kan penyerangan di Pengadilan Jakarta Pusat. Di daerah, kadang-kadang saksi korban itu langsung menyerang terdakwa, apakah ini kita akan melihat terjadi insiden penyerangan di persidangan (lagi)? Di mana wibawa pengadilan?” kata Andi.

Dinilai merugikan

Namun, dalam kasus lainnya, kewenangan perizinan untuk merekam proses persidangan oleh hakim justru merusak wibawa pengadilan, kata Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Julius Ibrani.

Julius Ibrani adalah kuasa hukum 4 anggota Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kabupaten Tangerang. Keempat buruh ini terseret ke meja hijau karena tuduhan melakukan pengeroyokan dan keonaran di muka umum saat menggelar aksi protes menolak Omnimbus Law UU Cipta Kerja Maret 2020 lalu.

Dalam kasus ini, kata Julius, hakim melarang seluruh yang hadir dalam persidangan, termasuk pengacara, melakukan perekaman audio dan video.

Hakim merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan —aturan serupa Perma No.5/2020 yang telah dicabut di kemudian hari.

Menurut Julius, vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada empat buruh tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi dan korban selama persidangan.

“Jadi itu jelas sekali, ketika saksi bilang nggak, pertimbangan hakim bilang iya. Satu-satunya bukti kan adalah rekaman pada saat persidangan itu,” kata Julius yang mengaku menyimpan rekaman selama proses persidangan.

Julius melanjutkan, rekaman yang bisa membandingkan antara keterangan saksi dan korban selama persidangan dengan pertimbangan hakim dalam vonis empat buruh ini telah dilaporkan ke Komisi Yudisial.

“Bahwa ada kerugian yang besar bagi orang-orang yang berhadapan dengan hukum ketika tidak boleh mengajukan perekaman, baik suara atau video pada saat persidangan. Dan, ini bertentangan dengan prinsip persidangan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus anak dan asusila,” kata Julius.

Selain kasus buruh KASBI Kabupaten Tangerang, PBHI juga melakukan pendampingan hukum sejumlah buruh-buruh lainnya yang masuk pengadilan dengan tuduhan serupa seperti di Jakarta dan Bekasi.

Pengalaman serupa diutarakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati.

Dalam sejumlah kasus yang ia tangani seperti konflik lahan, kasus makar, penodaan agama dan buruh, hakim menunjukkan adanya keberpihakan.

ANTARAFOTO/Akbar Nugroho Gumay
Bangku kosong terlihat saat berlangsungnya sidang perdana kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung dengan terdakwa Andi Irfan Jaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/11/2020).

 

Kata Asfin, hakim atau ketua majelis hakim yang memiliki tendensi dalam sebuah peradilan akan bisa menyalahgunakan izin pendokumentasian selama proses persidangan.

“Nah, bagaimana membuktikan ini kalau tidak ada rekaman? Belum lagi kalau kasusnya dalam dimensi politis maka kita bisa merasakan tuh ada ketidakberimbangan ada parsialitas dari hakim dan itu baru bisa kita buktikan kalau kita punya rekaman,” kata dia.

Selain itu, rekaman juga diperlukan untuk menjadi bukti adanya intimidasi di dalam persidangan, bukan hanya kepada hakim, tapi juga melibatkan jaksa, saksi, korban dan terdakwa.

hukum

ANTARA
Dalam kericuhan demonstrasi menolak Omnimbus Law Cipta Kerja ribuan orang ditangkap, sebagian masuk ke persidangan.

 

Menurut Asfin, perekaman audio maupun video dalam proses persidangan tak perlu izin. Hakim baru bisa menggunakan kewenangan perekaman tersebut ketika sudah mengganggu persidangan.

“Bukan rekamannya yang bermasalah. Kalau dia bikin ribut, bikin berisik, bikin hakim pusing,” lanjut Asfin.

Berdasarkan catatan Komisi Yudisial, jumlah badan peradilan dan pengadilan yang dilaporkan masyarakat periode Januari – Oktober 2020 mencapai 1.158 laporan.

Dari laporan dugaan pelanggaran ini KY telah memberikan usulan 121 sanksi ringan hingga berat bagi hakim yang dilaporkan.

Dari rilis ini juga, KY mencatat badan peradilan dan pengadilan yang banyak dilaporkan masyarakat berada di Jakarta (268), Jawa Timur (131), Sumatera Utara (111), Jawa Tengah (94), Jawa Barat (93), dan Sulawesi Selatan (42).

Jumlah laporan dugaan pelanggaran badan peradilan dan pengadilan ini tak jauh berbeda dari tiga tahun sebelumnya di mana KY menerima 1.473 laporan dari masyarakat.

pengadilan

ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga
Proses persidangan Tipikor di masa pandemi dengan menggunakan daring

 

Bertentangan dengan semangat UU Pers

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan, menilai aturan anyar dari MA ini bisa membatasi aktivitas jurnalis dalam memperoleh informasi untuk publik.

“Jadi sangat jelas peraturan MA ini bertentangan dengan semangat UU Pers, yang seharusnya tidak boleh terjadi, peraturan di bawah UU. Tapi isinya malah membatasi hak yang sudah diberikan oleh UU,” katanya.

Menurut Manan, perekaman persidangan yang harus melalui izin hakim akan mereduksi fungsi kontrol pers. “Dengan liputan sidang korupsi, itu kan bagian dari kontrol sosial pers, dan juga mendorong hakim bersikap profesional ketika berada di tengah sorotan,” katanya.

Di sisi lain, Mantan Hakim Agung, Prof Gayus Lumbuun mendukung aturan yang dimaksud untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses persidangan berlangsung. Tapi kata dia, aturan ini perlu disertai dengan ketersediaan sarana untuk mendokumentasikan proses persidangan.

“Pengadilan mengikuti peraturan MA No. 5/2020 ini dengan menyiapkan sarana, mungkin tempat-tempat yang perlu disiapkan bagi pers atau publik yang ingin merekam, ingin meliput, itu ada tempat yang dikhususkan nanti, tidak campur aduk seperti hari ini karena tidak ada tempat,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here