Faisal Basri Sentil Erick Thohir: Bubarkan Saja Komite Itu

0
3

Rubrik Indonesia – Faisal Basri, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengkritik kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menyuntikkan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp106 triliun kepada perusahaan pelat merah untuk tahun anggaran 2021 dan 2022.

Padahal, menurut Faisal Basri, Erick Thohir sebagai pemangku jabatan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu seharusnya fokus menyelamatkan nyawa masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Alih-alih menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia, Erick Thohir malah sibuk berupaya menyuntik BUMN dengan anggaran negara ratusan triliun. Tak hanya itu, Erick Thohir pun dinilainya malah sibuk mengurusi obat cacing, Ivermectin.

“Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan PEN adalah Menteri BUMN. Bukannya utamakan selamatkan nyawa rakyat tapi sibuk urusi suntik BUMN ratusan triliun dan obat cacing. Bubarkan saja Komite itu,” cuit Faisal Basri pada akun Twitter pribadinya, @FaisalBasri.

Sebelum mengunggah cuitan tersebut, Faisal membagikan tautan berita yang menyorot soal pemerintah yang mengeluarkan PMN lebih banyak untuk BUMN dibandingkan dividen yang diterima.

Faisal Basri menyayangkan kebijakan Erick Thohir yang diberi kepercayaan Presiden Joko Widodo untuk memimpin Menteri BUMN serta Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN, tidak membuahkan hasil yang baik, melainkan malah sebaliknya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Johns Hopkins University, kasus Covid-19 di dunia tercatat terus bertambah dari hari ke hari. Per Jumat (9/7/2021) kemarin, sudah 185.573.594, dengan angka kematian mencapai 4.010.729 dan vaksinasi yang terdata mencapai 3.356.247.321. Dan Indonesia berada di urutan ke-16 dunia.

Sementara itu, menurut situs World o Meter, Indonesia masih menempati posisi ke-4 sebagai negara di Asia dengan kasus Covid-19 terbanyak. Sedangkan di ASEAN, Indonesia berada di peringkat teratas negara dengan kasus Covid-19 terbanyak, dengan 2,417,788 kasus.

Karena itulah Faisal Basri mempertanyakan kinerja Erick Thohir.

Tak hanya itu, Faisal sebelumnya juga mengkritik kebijakan pemerintah terkait Covid-19. Dalam cuitan terpisah ia menyarankan pemerintah untuk belajar dari penanganan bencana tsunami Aceh di era pemerintahan SBY pada 2004 lalu, untuk menangani pandemi Covid-19 saat ini.

Point yang disorot Faisal Basri adalah kerapnya pemerintah mengubah kebijakan dan komando yang tidak jelas selama Covid-19 merajalela. Misalnya, pemerintah saat ini memberlakukan PPKM darurat, setelah sebelumnya menerapkan PPKM Mikro dan PSBB.

“Belajarlah dari sejarah penanganan tsunami Aceh. Komandannya jelas dan purnawaktu, juga para pembantu inti. Penanganan satu pintu. Ada rencana aksi yang jelas, tak gonta-ganti,” cuit Faisal Basri.

Menurutnya, Erick mengajukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp33,9 triliun untuk PMN 2021 dan Rp72,449 triliun untuk 2022. Permintaan itu disampaikan saat ia menghadiri rapat dengan komisi VI DPR pada Kamis (9/7) lalu.

“Dari rapat bulanan kami dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angka ini belum ketemu. Tapi kurang lebih sudah 90 persen, dan kami tetap memberanikan diri meminta dukungan kepada anggota dewan agar angka ini bisa menjadi support,” ujar Erick.

Penambahan PMN tahun ini akan diberikan kepada 3 BUMN untuk menjalankan penugasan dan melakukan restrukturisasi. Suntikan PMN terbesar tahun 2022 diberikan untuk PT Hutama Karya dalam mendukung pembangunan Tol Trans Sumatra.

Sementara, target dividen tahun ini diperkirakan hanya Rp30 triliun hingga Rp35 triliun, naik dari tahun lalu Rp26 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here