Hama Demokrasi yang Menampar Muka Jokowi Itu Bernama Dewi Tanjung

0
8

Rubrik Indonesia – Pepatah mengatakan, buruk muka cermin dibelah. Itulah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana pendengung bayaran (BuzzerRp) seperti Dewi Tanjung bekerja selama krisis berganda Covid-19 dan ambruknya ekonomi. Alih-alih gotong royong membantu, Dewi memilih untuk serabutan menyerang sana-sini.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Susanti, Gubernur Anies Baswedan, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, penyidik KPK Anies Baswedan dan sejumlah nama tersohor lainnya, pernah ia serang membabi buta. Pansos, kata sebagian netizen. Caper, kata netizen yang lain.

Kali ini yang jadi sasaran adalah Annisa Larasati Pohan, saat ibu satu anak ini menyuarakan kegelisahan diri dan Ibu-ibu rumah tangga lainnya soal pelaksanaan vaksinasi di lapangan dan isu vaksinasi berbayar.

Kalangan Ibu-ibu pantas cemas. Diam-diam Covid-19 belakangan mengganas juga dikalangan anak-anak, dengan tingkat kematian mencapai 40%, jauh diatas rata-rata.

Selain itu, banyak diantara Ibu-ibu ini yang suaminya kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang juga kehilangan suami yang meninggal akibat Covid-19. Statistik menunjukkan lebih dari 64% korban jiwa berjenis kelamin lelaki.

Ketika berhembus isu vaksinasi berbayar dengan biaya Rp 900 ribu untuk dua kali vaksin per orang, banyak Ibu rumah tangga yang kontan jadi kalut. Maklum informasinya simpang siur.

Kegelisahan mereka ditangkap dan disuarakan Annisa. “Kalau alasannya utk Herd Immunity, silahkan menggunakan Kimia Farma tapi GRATIS untuk rakyat. Semacam di negara Amerika, program vaksinasinya sangat mudah, kita tinggal datang ke apotek (pharmacy) manapun bahkan milik swasta cukup bawa ID (KTP) gratis, mudah, cepat¬† dan dimana saja ada,” cuit mantan penyiar radio Os, Bandung ini.

Sedikit banyak kepedulian Annisa ini yang kemudian menjadi bahan pertimbangan Presiden Jokowi untuk membatalkan program vaksinasi berbayar.

Tapi dasar buzzer bayaran, walaupun sama-sama wanita, Dewi Tanjung bukannya bersimpati pada kecemasan para Ibu ini, tapi malah menyerang Annisa secara pribadi.

Ini memang ciri khas buzzer: menjawab kritik dengan disinformasi, hoaks atau serangan pribadi. Polanya serupa dengan buzzer yang bekerja untuk rezim-rezim anti kritik di Korea Utara, Cina dan Rusia. Jaka sembung bawa golok, ledek anak sekarang, nggak nyambung, gobl*k.

Salah satu serangan pribadi Dewi Tanjung, misalnya, soal Ayah Annisa Pohan. “Buktinya kau itukan anak koruptor, bapak kau kan korupsi. bapak kau inikan melakukan penyalahgunaan dana yayasan pengembangan perbankan indonesia YPPI sebesar 100 miliyar rupiah pada tahun 2003,” sembur Dewi.

Dia menutup fakta bahwa hukuman terhadap mantan deputi Bank Indonesia Aulia Pohan ini sering dikutip sebagai contoh bahwa pada era Presiden SBY, hukum berlaku adil, tidak pandang bulu. Pejabat tinggi diadili sama seperti rakyat biasa. Tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.

Sementara sekarang publik masih bertanya-tanya dimana Harun Masiku, tersangka pelaku penyuapan terhadap komisioner KPU, yang berasal dari PDIP, partai tempat Dewi bernaung.

Selain itu, publik juga bertanya-tanya kenapa Dewi yang sudah dilaporkan pada polisi sejak tahun 2019 karena membuat tuduhan palsu atas penyidik KPK Novel Baswedan, sampai sekarang tidak kunjung diperiksa. Waktu itu Dewi menuduh Novel Baswedan berpura-pura kena siraman air keras.

Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Ficar Hadjar mengatakan, Dewi Tanjung bisa dikenakan Pasal 220 KUHP tentang laporan palsu.¬†Pasal tersebut berbunyi: “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Isu basi lain yang bolak-balik disorongkan Dewi adalah soal kasus korupsi di masa lalu yang sudah selesai, seperti Bank Century, dan kompleks olahraga Hambalang. Kasusnya sudah diputus pengadilan dan para pelakunya sudah dihukum. Nilai kasusnya pun jauh.

Kerugian negara akibat Hambalang mencapai Rp 706 miliar, dan Century Rp 689 miliar. Tentu saja besar, tapi terasa kerdil dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi pada era saat ini seperti kasus korupsi ASABRI senilai 23,7 triliun, BPJS Tenagakerja 20 Triliun, Jiwasraya 13,7 Triliun, Pelindo II 6 Triliun, Bansos 5,9 Triliun, EKTP 2,3 Triliun, ekspor benur 900 Miliar .

Apakah Dewi bersuara? Caleg gagal asal PDI Perjuangan dari Bogor ini tutup mulut. Padahal pada saat masyarakat butuh bantuan sosial pada saat susah seperti sekarang, total dana Rp 72,5 triliun yang dikorupsi dalam kasus-kasus tadi akan sangat berarti bagi para ibu yang kehilangan suaminya, para kepala keluarga yang kini menganggur, guru honorer, para pedagang kecil, buruh, petani, nelayan, dan kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak lainnya.

Dewi peduli? Tentu tidak. Itulah sebabnya buzzer seperti Dewi Tanjung sudah lama dianggap sebagai hama demokrasi. Pantas diberantas. Apalagi dari sikap dan kelakuannya itu, nama Jokowi jadi makin rusak oleh para buzzer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here