Hati-hati Kampanye Terselubung OTT Asing di Indonesia

0
7

RubrikIndonesia – Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Salah satunya membuat Rancangan Peraturan Pemerintah sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar), yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Aturan tersebut mewajibkan kerja sama layanan over the top (OTT) asing dengan operator telekomunikasi lokal. Namun disayangkan niat baik pemerintah ditolak OTT asing, di mana alasannya bertentangan dengan prinsip netralitas internet atau net neutrality. Padahal konsep tersebut sudah tidak berlaku lagi Amerika Serikat (AS).

Baca: OTT Asing Melawan, Kirim Surat ke Sejumlah Menteri

Sebagai informasi, net neutrality adalah prinsip yang menentukan bahwa penyedia layanan internet (internet service provider/ISP) harus memberikan hak yang setara pada semua konsumen terkait konten yang legal, terlepas dari sumbernya.

Artinya, jika jaringan yang menjadi fondasi internet adalah sebuah jalan raya, maka dengan netralitas internet, tidak akan ada jalur cepat untuk mobil dan jalur lambat untuk sepeda motor. Semuanya berada di posisi yang setara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here