Hingga Terlibat Adu Jotos, Politisi PDIP dan PKPI Contoh Buruk Demokrasi

0
6

Rubrik Indonesia – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara dari PDI Perjuangan dan PKPI merupakan contoh buruk terhadap nilai–nilai demokrasi.

Dua anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang berasal dari PDI Perjuangan dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) terlibat adu jotos saat rapat dengar pendapat pembahasan dana CSR perusahaan.

Peristiwa memalukan itu terjadi di ruang rapat badan anggaran DPRD Labusel, Kotapinang, Kamis (08/07/2021) lalu.

Rapat dengar pendapat yang dimulai sekira pukul 11.00 WIB siang, awalnya berjalan lancar dan kondusif. Rapat tersebut digelar atas respons legislatif tentang tranparansi penggunaan dana CSR oleh wadah organisasi kepemudaan (OKP) di Labusel.

Secara bergantian perwakilan perusahaan memaparkan kontribusi dan penyaluran dana CSR secara kolektif kepada masyarakat. Seperti penyaluran CSR sebanyak Rp134 juta di tahun 2019, 2020 dan 2021.

Kemudian, anggota DPRD dari Fraksi PKPI Arwi Winata menginterupsi dan mempertanyakan serapan dan penyaluran dana tersebut. Arwi bertanya, apakah ada melibatkan anggota DPRD Labusel atau tidak.

Namun anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Zainal Harahap menganggap, interupsi Arwi Winata sebagai intervensi terhadap kebijakan sejumlah perusahaan.

Menurut Zainal, perusahaan sudah melakukan tanggung jawabnya dan pembahasan CSR tahun sebelumnya sudah selesai, sehingga tak perlu dipertanyakan lagi.

Kemudian, Arwi Winata sambil menggebrak meja kembali melakukan interupsi dan mempertanyakan transparansi penyaluran CSR yang diminta OKP.

Merespons interupsi tersebut, Zainal yang terpancing emosinya sontak membanting buku dan mengajak adu jotos Arwi Winata.

Terkait kejadian itu, Arwi Winata mengatakan tidak ada keributan yang terjadi saat pembahasan dana CSR. Dia juga membantah pihak yang menuding dirinya sebagai pemicu keributan.

Sementara itu, Zainal Harahap belum memberikan klarifikasi terkait keributan yang terjadi saat pembahasan dana CSR.

Dengan kejadian tersebut Partai Politik kedua anggota tersebut harusnya menegur dan memberikan pembinaan, sehingga perbedaan pandangan dan pendapat tidak lagi menjadi nilai yang mengoyakkan ruang demokrasi di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here