Jokowi Harus Tunjukan Leadership In Crisis, Jangan Lempar Tanggung Jawab Kepada Menko

0
16
leadership in crisis

Jakarta, RubrikIndonesia – Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, Jokowi harus miliki leadership in crisis dalam menghadapi pandemi.

menurutnya penanganan pandemi seharusnya dikoordinasikan langsung oleh badan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Umam menilai harus ada kepemimpinan yang jelas dalam rangkaian penanganan pandemi Covid-19.

“Makanya leadership in crisis itu harus ditunjukkan Presiden. Jangan dilempar tanggung jawab ya ke menko siapa, ke menko siapa,” ujar Umam dalam diskusi virtual, Selasa (27/7/2021).

Ia mendorong Jokowi turun langsung membawahi proses penanganan pandemi.

Umam berpandangan, adanya tingkatan-tingkatan dalam proses penanganan Covid-19 justru akan semakin membuat masyarakat bingung.

“Sebaiknya presiden turun langsung, handle langsung, bentuk lembaga yang memang berada di bawah presiden langsung, tanpa kemudian menciptakan layer-layer yang sekiranya menciptakan kebingungan publik,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Umam juga meminta pemerintah benar-benar memberikan perhatian terkait vaksinasi Covid-19.

Ia menyampaikan, jangan sampai masyarakat Indonesia menjalankan protokol tawakal selama pandemi.

Menurut dia, protokol tawakal adalah proses herd immunity saat pandemi di mana proses vaksinasi berjalan dengan efikasi dan proses kecepatan yang terbatas.

Namun di saat yang sama masyarakat yang belum divaksinasi berpotensi besar terpapar virus, sehingga bagi yang tidak bisa bertahan karena tidak tertangani dengan baik akan menjadi korban pandemi.

“Bersandar pada Tuhan, tentu tidak ada salah. Tapi dalam konteks kebijakan itu bersandarnya itu jangan sampai didasarkan pada ketidakpastian situasi akibat kebijakan publik yang tidak tepat,” ucap dia.

Umam juga mengimbau pemerintah meneladani aspek kepemimpinan dalam penanganan pandemi di sejumlah negara, seperti Selandia Baru dan Jerman.

Menurut Umam, penanganan pandemi di kedua negara itu dipimpin langsung oleh kepala negara.

“Jangan dibuat layer yang kemudian menciptakan layer-layer yang saya pikir tidak produktif secara otoritas kewenangan kelembagaan itu,” kata dia.

Hal tersebut akan menimbulkan anggapan seolah-olah ingin melindungi presiden.

“Sehingga kemudian seolah-olah ingin melindungi presiden, misalnya gitu ya, dalam konteks pengambilan keputusan publik yang sifatnya harus cepat dan butuh otoritas yang besar,” tukasnya.(MS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here