Kasus Suap Bansos, Takut Madam Juliari Pilih Bungkam

0
144

Jakarta, RubrikIndonesia – Tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Juliari Peter Barubara memilih bungkam tidak membuka informasi atas kasus yang menjeratnya. Hal ini menyebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya sekali baru memeriksa kader Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) tersebut, dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (Bansos) sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Sikap Juliari yang menutup diri dengantidak membuka informasi kepada penyidik KPK tentuny menimbukan prasangka kader PDIP ini takut dengan sosok Madam. Inisial Madam menjadi trending usai koran Tempo memuat berita terkait kasus korupsi bansos dengan menyebut “Jatah Madam Bebas Potongan”. Madam sendiri disinyalir sebagi seorang wanita elit PDIP, yang berarti menjadi pimpinan dari Juliari.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengatakan, Juliari dianggap tidak mau membuka dan membeberkan perkara yang menjeratnya.

“Sekarang ada seorang yang mempunyai informasi, dia tidak mau membuka sama sekali. Kita cari yang di bawah, biarkan aja dia gak ngaku tapi kita mencari pendukung yang ke arah sana gitu,” ujar Karyoto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/1).

Menurut Karyoto, penyidik akan sia-sia jika sering memeriksa Juliari yang tidak mau membuka fakta seterang-terangnya tanpa ada hasil.

“Kalau kita, ada ini (barang bukti/pengakuan saksi), ada ini bagaimana. Seperti dengan adanya barang-barang bukti atau petunjuk-petunjuk yang bisa mengungkap itu tentunya juga kami tanyakan, kalau itu memang perannya sesuai itu,” jelas Karyoto.

Namun demikian, Karyoto pun juga mengaku bahwa Juliari kemungkinan tidak mengetahui peran para perusahaan yang mendapatkan proyek bansos tersebut.

“Kalau Menteri ini kan dari atas sekali, kebijakan, dia hanya mungkin memerintah atau apa memberi rekomendasi dan lainnya. Tidak mungkin secara di lapangan dia ikut ini ikut ini. Nanti kan tergantung saksi-saksi ini bicara apa. Kalau memang perannya aktif banyak ya tentu akan kami panggil,” pungkas Karyoto.

Penyidik pun diketahui baru sekali memeriksa Juliari selama proses penyidikan ini pada Rabu, 23 Desember 2020. Pemeriksaan perdana itu pun juga baru dilakukan lebih dari dua minggu lamanya setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu, 6 Desember 2020.

Dalam berita sebelumnya disebutkan, Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima perusahaan penyedia bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial, pekan lalu. Kelimanya adalah PT Anomali Lumbung Artha, PT Famindo Meta Komunika, PT Mesail Cahaya Berkat, PT Junatama Foodia Kreasindo, dan PT Dwimukti Graha Elektrindo.

KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari para pengusaha penyedia bantuan sosial. Uang itu disinyalir berasal dari potongan Rp 10 ribu per paket. Dari beberapa pengusaha dan sumber yang mengetahui kasus ini, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari.

Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi, lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600 ribu paket.

Sisanya sebanyak 1,3 juta paket lainnya disebut-sebut merupakan jatah anggota DPR, Herman Hery dan Ihsan Yunus. Keduanya sama-sama dari PDIP, satu partai dengan Juliari. Dari jumlah paket tersebut, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapat kuota paling banyak, mencapai 1 juta paket. Sisanya menjadi jatah perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan. Bantuan sosial untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini didistribusikan sebanyak 12 kali, selama April hingga Desember lalu. Total santunan sebanyak 22,8 juta paket, dengan anggaran Rp 6,8 triliun. Setiap periode disalurkan 1,9 juta paket bantuan sosial.(JN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here