Kebijakan PPKM Darurat Timbulkan Kerusuhan, Netizen: Tuntutan Hidup Mau Gimana?

0
7

Rubrik Indonesia – Pemerintah terapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali.

Namun kebijakan tersebut mendapat kritik oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang menilai kebijakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Sebab, pemerintah memberlakukan penetapan PPKM Darurat hanya menggunakan landasan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021.

“Pemerintah Jokowi terkesan seenaknya dan sudah menjadikan kebiasaan mempermainkan hukum,” tegas sikap KAMI se-Jawa dalam keterangan tertulis pada Minggu (04/07/2021) kemarin.

Kritik tersebut dinilai terbukti setelah beberapa hari diterapkan terjadi kerusuhan di kawasan Bulak Banteng, Surabaya, Sabtu (10/7/2021).

Operasi jam malam PPKM Darurat berakhir ricuh, petugas yang kalah jumlah terpaksa mengalah mundur demi menjaga situasi agar tak semakin anarkis.

Kericuhan bermula saat petugas mendapati salah satu warung tetap beroperasi melebihi batas jam malam. Petugas kemudian menindak pemilik warung dengan melakukan penyitaan tabung LPG 3kg.

Pemilik warung yang tidak terima ditertibkan langsung berteriak menantang petugas. Teriakan itu mengundang massa yang berdatangan mengepung lokasi. Warga lalu memaki-maki dengan kata kasar dan provokatif.

Petugas yang tak ingin ada benturan fisik memilih mundur, tapi kesulitan dengan banyaknya warga yang berkerumun. Bahkan warga juga memblokade jalan menggunakan kursi dan kayu panjang agar kendaraan petugas tak dapat kabur.

Niat petugas mundur disalahartikan dengan ketakutan, sehingga sejumlah warga makin beringas melempari dengan botol air mineral serta batu. Dua kendaraan operasional petugas mengalami pecah kaca akibat lemparan batu.

Rizaldi, salah seorang petugas yang ikut dalam giat operasi tersebut mengaku, ada yang dipukul dan ditendang oleh warga setempat. “Kepala saya sempat dipukul, kemudian saya juga ditendang mas, karena di belakang mobil petugas,” katanya.

Namun tak semua warga bersikap memusuhi. Dalam video singkat yang diterima jurnalis, nampak juga sejumlah pria berusaha menenangkan warga. Mereka ini juga berupaya melindungi petugas dan kendaraannya.

Camat Kenjeran, Henni Indriaty, menyayangkan masyarakat setempat yang menyerang petugas. Namun demikian, pihaknya tak akan berhenti mensosialisasikan aturan PPKM Darurat.

“Kami akan terus melakukan kegiatan sosialisasi ini karena kita peduli dengan kesehatan masyarakat. Saya tidak ingin masyarakat di wilayah saya terpapar Covid-19,” urai Henni.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Setyaningrum mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti kericuhan tersebut. “Masih kami tindak lanjuti mas,” pungkasnya.

Menanggapi kerusuhan tersebut, netizen turut merespon. Melalui akun Twitter @tht1adm, Ghoru berkicau, “Pemerintah sm masyarakat sama sama pengen sehat kok tapi ya namanya tuntutan hidup buat nyari duit mau gimana”.

Penegakan disiplin masyarakat memang harus ditegakkan. Tapi yang pasti, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, sudah sepatutnya pihak kepolisian semestinya menggunakan cara-cara yang berperikemanusiaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here