Jakarta, Rubrik Indonesia — Badan independen Kelompok Krisis Internasional (ICG) menyatakan Libanon butuh bantuan internasional untuk melakukan reformasi supaya terhindar dari krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah atau sejak perang sipil dari 1975-1990.

“Libanon membutuhkan bantuan eksternal darurat untuk menangkal konsekuensi sosial terburuk dari krisis [ekonomi],” tulis ICG seperti dilansir AFP, Senin (8/6).

Ekonomi Libanon terjun bebas sejak tahun lalu. Nilai mata uang mereka anjlok, harga melonjak, dan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan beberapa di antaranya mengalami pemotongan gaji.

Di Libanon, saat ini lebih dari 35 persen orang menjadi pengangguran. Sementara itu angka kemiskinan melonjak hingga lebih dari 45 persen populasi.Kondisi ini diperparah dengan lockdown yang diberlakukan di negara berpenduduk 6.859.408 jiwa tersebut untuk memerangi pandemi virus corona pada pertengahan Maret lalu.

Untuk mengatasi krisis, pemerintah kemudian melakukan perencanaan untuk memulihkan ekonomi mereka dengan menggelar pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bantuan dalam jumlah besar.

Libanon memerlukan bantuan sekitar US$9 miliar atau setara Rp125 triliun (kurs Rp13.907) dari IMF. Libanon sendiri dijanjikan dana bantuan finansial US$11 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman dari donor-donor internasional pada 2018.

Bantuan bisa dicairkan jika pemerintah mereka melakukan reformasi ekonomi yang telah tertunda. “Donor dari pihak luar juga mungkin perlu untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan dan membantu orang-orang Libanon yang paling terpukul akibat krisis [ekonomi],” kata ICG.

ICG juga menilai pihak luar dan pendonor mesti fokus pada upaya Lebanon untuk memberantas korupsi. Pemerintah Libanon ke depan disebut ICG juga harus menerapkan reformasi ekonomi yang signifikan untuk mengembalikan sistem fiskal dan ekonomi negara tersebut agar kembali sehat.

[Gambas:Video CNN]

(jal/agt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here