Kritik Terhadap Pemerintah Kian Membesar, BEM: Apakah Jokowi Layak Lanjut, Mundur, atau Dipecat?

0
4

Rubrik Indonesia – Kritik terus mengalir terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu ditandai oleh sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di universitas tanah air yang melayangkan kritik, bahkan memberikan julukan nyeleneh kepada pemimpin negara dan wakil rakyat. Mulai dari BEM Universitas Indonesia (UI), BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) dan BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes).

BEM UI memberikan julukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ‘King of Lips Services’. Kemudian, BEM UGM menyematkan gelar Jokowi sebagai ‘Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataaan’.

Lalu, yang terbaru adalah BEM Unnes yang memberikan julukan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai ‘The King of Silent’ dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai ‘The Queen of Ghosting’.

Mengenai hal tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyampaikan, kritikan tersebut wajar disampaikan oleh para BEM. Sebab, mereka merasa bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah tidak berpihak pada rakyat.

“Justru (kritikan) ini yang ditunggu masyarakat, karena kita tahu suara kampus itu cerminan dari kritik atau aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya pada Jumat (09/07/2021)

Lain dengan BEM, Blok Politik Pelajar menyuarakan Pemecatan Presiden Joko Widodo serta jajarannya yang ada di Kabinet Indonesia Maju Jilid II.

Pernyataan tersebut disampaikan, lantaran Pemerintahan Presiden Jokowi dianggap sama sekali tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat dalam sejumlah kebijakan pemerintah dan dianggap merugikan masyarakat.

Daffa dari Blok Politik Pelajar menyebut masyarakat tidak pernah didengar oleh pemerintah dalam setiap aksi demonstrasi untuk membatalkan sejumlah UU yang dianggap merugikan masyarakat. Seperti contoh Revisi UU KPK hingga Omnibus Law Cipta Kerja serta ditambah, dengan penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang dianggap cukup lambat.

“Sudah saatnya kita tidak lagi malu-malu dalam mendengungkan seruan pemecatan Presiden Jokowi beserta jajaran-jajarannya,” katanya dalam konferensi persnya melalui daring bertema Tidak Usah Malu-Malu, Saatnya Pecat Jokowi!! pada Sabtu (3/7/2021).

Selain itu desakan Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya semakin lama semakin ramai digulirkan oleh netizen di jagat media sosial Twitter.

Menanggapi hal tersebut pakar hukum tata negara Refly Harun justru menilai hal demikian wajar karena Presiden gagal dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Diukur dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sesungguhnya Presiden Jokowi sudah gagal,” ujar Refly Harun dalam videonya pada, Rabu (07/07/2021).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here