Jakarta, Rubrik Indonesia —

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai stimulus ekonomi untuk mendorong permintaan (demand) atas produk (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih efektif dibandingkan menyuntikkan stimulus ke sisi pasokan (supply).

“Tahap pertama, menurut kami harus bisa menstimulus sisi permintaan atas produk UMKM dan ini akan lebih efektif,” kata Kepala Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Agus Eko Nugroho dalam webinar bertajuk Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja UMKM: Mitigasi dan Pemulihan seperti dikutip dari Antara, Senin (29/6).

Menurut Agus, upaya mendorong permintaan akan produk UMKM bisa dilakukan dengan melonggarkan pergerakan orang untuk berusaha dan bekerja; melakukan penyerapan produk UMKM oleh pemerintah; membuka secara bertahap serta mengatur kembali pusat-pusat niaga; serta membuka tempat wisata.

“Juga pelonggaran kredit konsumsi seperti KPR, KTA untuk mendorong permintaan. Ini menurut kami tentu harus terpenuhi juga prasyaratnya yaitu dengan tetap menjaga protokol kesehatan,” katanya.

Pada tahap kedua, yang perlu dilakukan adalah mendorong platform online untuk memperluas kemitraan dengan UMKM. Misalnya, mempermudah akses kemitraan, asistensi standard serta fasilitas stimulus bagi platform online.

Di saat yang sama, platform online juga didorong untuk gencar mempromosikan barang dagangan dari para pendatang baru.

Agus juga mengingatkan pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah melakukan penguatan komponen rantai pasok lokal, menggunakan produk-produk riset dalam negeri untuk meningkatkan daya saing, memfasilitasi impor bahan baku untuk UMKM serta memberikan kredit bagi UMKM.

Untuk jangka menengah, hal-hal yang bisa dilakukan antara lain adaptive supply chain untuk barang strategis, market intelligent untuk pasar ekspor baru, juga memperkuat lembaga keuangan bukan bank serta menyinergikan dengan perbankan dalam pembiayaan UMKM.

Fasilitas trading house dan logistik bagi UMKM, termasuk petani dan nelayan juga harus diberikan. Lebih lanjut, upaya peningkatan akurasi dan pemutakhiran data UMKM serta pengembangan klinik UMKM berbasis digital perlu dilakukan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk membantu keberlangsungan UMKM di tengah pandemi.

Beberapa program itu di antaranya insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun, restrukturisasi kredit, penyaluran bantuan sosial bagi UMKM rentan, program penyerapan produk UMKM oleh BUMN.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/age)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here