Jakarta, Rubrik Indonesia — Pemerintah diingatkan untuk memperhatikan dan teliti menganalisa sejumlah kriteria sebelum memutuskan untuk merelaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Para ahli mengungkapkan waktu pelonggaran yang tak tepat justru bakal memperburuk situasi di tengah pencegahan penyebaran virus corona.

Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Iwan Ariawan menilai masih perlu waktu lagi untuk mulai menerapkan relaksasi. Sebab ia menjelaskan, saat ini tingkat kecepatan penularan kini belum sepenuhnya menurun.

Iwan mula-mula menerangkan dengan menggunakan data Jakarta–episentrum virus corona–sebagai contoh.

“Apakah Jakarta sudah aman? Kan Jakarta ini kelihatan, bagus ini ya, mungkin dua minggu lagi makin turun. Tapi kita mesti ingat, virus ini nggak kenal batas kabupaten dan kota, dia [virus] akan menyebar sesuai orang yang bergerak,” terang Iwan dalam diskusi daring bertolok pada data yang dihimpun dari Google Mobility pengguna android, Kamis (28/5).

“Kita lihat itu, Jakarta sudah biru semua, artinya banyak orang tinggal di rumah, tapi sekitarnya di Jabodetabek itu banyak yang masih merah–artinya masih banyak orang bepergian. Artinya apa, meskipun nanti Jakarta–katakan bisa sudah sukses, terkontrol epideminya–tapi itu yang merah-merah di luar Jakarta di mana orang bepergian bolak-balik ke Jakarta itu bisa jadi sumber infeksi baru. Jakarta mesti hati-hati,” sambung dia lagi.

Sementara di tingkat nasional, ia memaparkan bahwa penularan masih terus berlanjut dan karena itu kasus secara umum pun masih terus bertambah. Padahal kemampuan mengendalikan tingkat penularan adalah salah satu prasyarat yang diminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelum sebuah negara melonggarkan pembatasan aktivitas.

Iwan mengingatkan, kebijakan PSBB sejauh ini berpengaruh terhadap tingkat kecepatan penularan. Ia bilang, semakin banyak orang yang tinggal di rumah atau membatasi pergerakan maka tingkat kecepatan penularan virus corona pun bergerak menurun.

Karena itu ia menyayangkan jika ketergesaan relaksasi justru bisa jadi menihilkan upaya dan strategi pencegahan yang sebelumnya telah dikerjakan.




Ilustrasi: Para ahli mengingatkan waktu pelonggaran yang tidak tepat justru akan merusak upaya pencegahan berupa PSBB yang telah diberlakukan beberapa bulan belakangan. Karenanya pemerintah diminta sedikit bersabar. (Foto: CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

“Sudah terlihat efeknya, dan kita hampir berhasil, sedikit lagi. Kita belum sampai mengontrol epidemi, tapi sedikit lagi. Jadi kita mesti bersabar sedikit lagi supaya nanti kita bisa mulai relaksasi,” tutur Iwan.

WHO menetapkan enam syarat sebelum sebuah negara menetapkan pelonggaran pembatasan atau pergerakan. Yang artinya mulai masuk ke penerapan normal baru (new normal) secara institusi atau di ruang publik.

Syarat itu di antaranya negara harus memastikan transmisi penularan Covid-19 bisa dikendalikan, kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat mampu mendeteksi, menguji, mengisolasi dan menangani setiap kasus serta menelusuri setiap kontak. Selanjutnya, menekan risiko penularan wabah mulai dari yang tingkat kerentanannya tinggi seperti di panti jompo, fasilitas kesehatan mental dan kerumunan.

Berikutnya, terukurnya langkah pencegahan–seperti tertib menjaga jarak dan penyediaan fasilitas cuci tangan–di lokasi yang bisa jadi kantong-kantong penularan seperti tempat kerja ataupun sekolah. Kelima adalah pengendalian kasus impor dan terakhir soal kemampuan serta pelibatan masyarakat untuk perubahan ke new normal.




Infografis Pengamanan Ekstra Daerah New Normal CoronaFoto: Rubrik Indonesia/Timothy Loen
Infografis Pengamanan Ekstra Daerah New Normal Corona

Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai idealnya hanya negara yang sudah melewati puncak kurva epidemi yang bisa melonggarkan pembatasan pergerakan. “Bukan negara yang saat ini sedang dalam proses mengarah ke puncak,” kata dia.

Dan menurut Dicky, Indonesia belum sampai pula pada puncak epidemi. Jikapun memaksa pelonggaran maka ia khawatir akan ada potensi peningkatan kasus.

“Karena akan sangat sayang sekali, karena tidak hanya akan ada potensi gelombang kedua dan ketiga, tetapi ada juga yang disebut the second peak jadi ada puncak kedua atau ketiga, ketika kita lengah, abai dalam strategi pencegahan, terutama di sektor masyarakat yang 80 persen kontribusinya,” Dicky memperkirakan.

Kekhawatiran serupa diutarakan pakar kesehatan masyarakat Hermawan Saputra dalam wawancara terpisah. Setidaknya menurut penghitungannya, relaksasi PSBB dan penerapan new normal bisa dilakukan akhir Juni.

Hal tersebut karena saat ini kenaikan kasus positif dan kematian masih tinggi sementara area transmisi pun belum bisa dikendalikan.

“Hemat saya sebenarnya belum ya. Kalau kami dari kesehatan masyarakat lebih memprediksikan–berdasarkan insiden dan prevalensi kasus ini–mestinya menjelang akhir Juni baru kita bicara secara timing yang tepat,” tutur Hermawan kepada Rubrikindonesia.com melalui sambungan telepon.

“Sekarang ini dengan kemarin sangat bebas menjelang lebaran, bahkan [diprediksi] akan ada peningkatan kasus yang signifikan di pekan ke-satu dan ke-dua Juni nanti,” lanjut anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tersebut.

Hermawan menganggap sah saja jika untuk menyiapkan protokol normal baru untuk beberapa instansi atau penerapan kegiatan di ruang publik. Tapi ia berharap pemerintah cermat dan berhati-hati dalam memutuskan.

“Wajar new normal itu dipersiapkan, tetapi kalau memaksakan dalam satu dua hari ini di kala pandemi (ans/NMA)

[Gambas:Video CNN]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here