Polisi Turunkan Atribut Kubu Moeldoko, Karena Tidak Ada Pemberitahuan

0
402
atribut kubu moeldoko diturunkan

Jakarta, RubrikIndonesia – Atribut yang dipasang oleh kubu Moeldoko untuk acara HUT ke-20 Partai Demokrat ahirnya diturunkan pihak kepolisian.

Polres Tangerang Selatan mengaku belum menerima surat pemberitahuan perayaan HUT Demokrat yang disebut akan digelar kubu Moeldoko di Hotel JHL, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (10/9).

“Terkait pemberitahuan di Polres Tangsel belum ada, saya cek ke intel tidak ada pemberitahuan,” ungkap Kabag Ops Polres Tangsel AKP Edi Purwanto, Jumat (10/9).

Dia menegaskan, saat ini Kasat Intel Polres Tangsel dan Kapolsek Kelapa Dua sudah berada di sekitar lokasi perayaan HUT ke-20 Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko.

“Memang tadi ada pemasangan atribut-atribut, sekarang petugas sedang menurunkan atribut-atribut itu, dengan harapan agar tidak mengundang dari pihak lawan,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Partai Demokrat mengungkapkan bahwa kubu Moeldoko membuat acara HUT ke-20 Partai Demokrat di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (10/9) malam. Hal itu mereka ketahui dari beredarnya surat undangan beberapa hari terakhir.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, “Hal ini sungguh memalukan, gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.”

Herzaky menambahkan bahwa modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

“Justru pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 9 September malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior Partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan,” jelasnya.

Menurut Herzaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, di mana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). “Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir,” tutupnya.(MS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here