Posisi Wakil Menteri Rawan Politik Balas Budi Sebagai Ucapan Terima Kasih

0
3
wakil menteri

Jakarta, RubrikIndonesia – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut posisi Wakil Menteri rawan menjadi ajang politik balas budi.

Posisi Wakil Menteri yang diatur melalui Peraturan Presiden menjadi sorotan, terlebih lagi saat ini masih banyak posisi Wamen yang belum diiisi.

“Apakah memang itu mendesak atau tidak, kalau mendesak tentu dia akan isi pos-pos itu,” ujar Pangi saat, Rabu (9/6).

Pangi menyebut saat ini penempatan seseorang dalam posisi Wamen tidak lebih sekedar ucapan terima kasih. Oleh karena itu, Wamen yang ada dinilai tidak miliki kapabilitas yang baik.

Ia juga tak menutup kemungkinan jabatan Wamen digunakan untuk berbagi kursi menjelang Pemilu Presiden tahun 2024. Sehingga posisi itu disiapkan dan diisi menjelang akhir masa jabatan untuk berbagi anggaran.

“Atau juga nanti bisa diujung untuk bermain politik lagi, ya bisa saja. Orang itu kemudian disuruh untuk tempur lagi,” terang Pangi.

Meski begitu ada pula alasan lain yang disoroti Pangi melihat belum adanya pihak yang mengisi posisi sejumlah Wamen. Salah satunya adalah pandemi virus corona (Covid-19).

Kondisi pandemi yang menekan ekonomi Indonesia dinilai membuat pemerintah mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran. Oleh karena itu penempatan posisi Wamen masih ditunda.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 15 Wamen dari 14 kementerian yang telah diisi. Sementara sebanyak 5 jabatan Wamen masih kosong termasuk yang terbaru Wamen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Wakil Menteri ini kebanyakan diisi oleh perwakilan politisi partai koalisi yang mendukung Jokowi pada pilpres kemarin. Penempatan pada posisi Wamen ini lebih kepada bagi-bagi kue semata tanpa melihat kemampuan dankelayakan dari pejabat wamen tersebut.

Negara yang harusnya lebih hemat pada masa pandemi malah terbebani dengan adanya wakil-wakil menteri yang sebenarnya belum tentu dibutuhkan.

Seperti diketahu Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Peraturan Presiden yang mencantumkan posisi Wakil Menteri. Hal itu tercantum pada Perpres nomor 47 tahun 2021 yang mengatur posisi Wamen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Meski beleid telah dikeluarkan, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengaku masih belum tahu kapan posisi tersebut akan diisi. “Saya tidak tahu, itu kewenangan dan hak bapak Presiden,” ujar Tjahjo, Rabu (9/6).

Sebagai informasi, saat ini pun masih banyak posisi Wamen yang telah diatur dalam Perpres tetapi masih dibiarkan kosong. Tjahjo menegaskan kewenangan mengisi posisi tersebut merupakan hak presiden.

“Menteri PANRB dan Sekretariat Negara mempersiapkan Perpresnya saja, soal ada atau tidak, cepat atau nanti-nanti, hak prerogatif presiden,” terang Tjahjo.(MS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here