RUU Hina Presiden Terancam Penjara, Jokowi Ciptakan Kemunduran Demokrasi

0
70
RUU hina presiden masuk penjara

Jakarta, RubrikIndonesia – Kemunduran demokrasi terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) adanya draf RUU KUHP yang menyebut menghina presiden/wakil presiden melalui medsos terancam penjara 4,5 tahun penjara.

Dalam draf itu disebutkan menghina presiden/wakil presiden terancaam 3,5 tahun penjara. Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataannya, Jumat (4/6).

“Draf RUU KUHP terbaru itu bisa dipakai untuk membungkam orang-orang yang kritis kepada penguasa,” ungkapnya.

Kata Muslim, Rezim Jokowi ingin mengembalikan situasi di Era Orde Baru agar orang-orang tidak bisa mengkritik presiden atau wakil presiden.

“Padahal yang namanya presiden atau wakil presiden harus siap dikritik bahkan dimarahi oleh rakyat,” jelas Muslim.

Ia mengatakan, kelompok pegiat demokrasi dan kekuatan sipil bisa mengajukan judicial review draf RUU KUHP terbaru ke Mahkamah Konstitusi.

“Terlebih kita mengetahui MK sekarang sudah dikuasai penguasa, namun perlu menunjukkan ke publik ada upaya konstitusi menghapus pasal dalam draf RUU KHUP terbaru itu,” jelasnya.

Dalam draf RUU KUHP terbaru itu, penghinaan terhadap martabat presiden/wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. Hal itu tertuang dalam draf RUU KUHP terbaru.

Sosialisasi RUU KUHP terus dilakukan ke berbagai daerah oleh Kemenkumham. Dalam draf RUU KUHP terbaru itu, penghinaan terhadap martabat presiden/wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara.

Hal itu tertuang dalam BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 ayat 1 berbunyi:

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun aturan di atas menjadi gugur apabila hal di atas untuk membela diri. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 218 ayat 2 berbunyi:

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Nah, ancaman hukuman penjara naik 1 tahun apabila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik lainnya. Pasal 219 berbunyi:

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Denda kategori IV yang dimaksud di atas yaitu maksimal Rp 200 juta (Pasal 79 RUU KUHP).

Namun RUU KUHP menegaskan, delik di atas adalah delik aduan. Karena delik aduan, aparat tidak bisa menindak apabila presiden/wapres tidak mengadu ke aparat kepolisian. Hal itu diatur dalam pasal 220 ayat 1 dan 2:

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here