Sembako Bakal Kena PPN, Asosiasi Pengusaha dan Ikatan Pedagang Kritik Pemerintah

0
72

Rubrik Indonesia : RENCANA pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, mendapat kritik dari berbagai pihak.

PPN juga akan dikenakan pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6

Jika sampai direalisasikan, tentu akan merugikan rakyat banyak, utamanya pada kelas menengah ke bawah, karena akan berdampak pada kenaikan harga sembako. Dan jika harga sembako berada pada level tinggi, tentu akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.

Apalagi dalam situasi ekonomi yang tidak bertumbuh dan malah minus, akibat pandemi Covid-19 yang belum menampakkan kapan akan berakhir.

Sekjen ASOPPSI (Asosiasi Pengusaha Pemula Sukses Indonesia), Rian mengungkapkan, “Kebutuhan bahan pokok ini ibarat nyawa bagi kami masyarakat, jika aturan itu diterapkan, perlahan tapi pasti keberlangsungan hidup usaha kami terancam. Berapa banyak pengusaha atau UMKM yang gagal bertahan di situasi pandemi ini.”

Asosiasi yang membawahi pengusaha pemula dalam format Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu menegaskan, kebijakan pengenaan PPN terhadap sembako akan malah memperberat kehidupan sektor UMKM, yang justru menolong masyarakat kecil bisa bertahan dari terpaan krisis ekonomi akibat pandemi.

“Jangan sampai kami yang memiliki kemampuan bertahan dikondisi pandemi Covid-19 ini justru mengikuti jejak teman-teman yang lain yang lebih dulu gulung tikar usaha akibat kebijakan pemerintah menerapkan PPN untuk kebutuhan sembako,” papar Rian.

Senada dengan ASOPPSI, Ketua Umum IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) Abdullah Mansuri menegaskan bahwa pengenaan PPN sangat memberatkan ekonomi para pedagang, karena jelas akan menurunkan daya beli masyarakat.

“Harga cabai bulan lalu hingga Rp 100.000, harga daging sapi belum stabil mau dibebani PPN lagi? Gila, kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN lagi, gimana enggak gulung tikar.”

Dan menurutnya, rencana pengenaan PPN terhadap sembako yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, justru akan mematikan usaha para pedagang pasar itu sendiri. Karenanya, untuk menghindari hal tersebut, dirinya akan melakukan upaya protes langsung kepada Presiden Joko Widodo sebagai pihak pemerintah yang mengenakan PPN terhadap sembako kepada rakyatnya.

“Kami memprotes keras upaya-upaya tersebut dan sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia, kami akan melakukan upaya protes kepada Presiden agar kementerian terkait tidak melakukan upaya-upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar),” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here