Soliditas Partai Demokrat Kuat, KLB Abal-Abal Gagal

0
36
KLB abal-abal

Jakarta, RubrikIndonesia – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang jadi pelajaran untuk politisi agar tidak main-main untuk mengganggu soliditas partai politik lain.

Pangi menjelaskan, dalam penolakan pada kepengurusan versi KLB, pemerintah menegaskan keberpihakannya pada demokrasi dan mengayomi partai politik di tanah air.

“Ini jadi pembelajaran untuk oknum politisi jangan main-main, apalagi mau mengambil alih partai dengan cara-cara inkonstitusional, membegal parpol dan membegal demokrasi,” sebut Pangi, Kamis (1/4).

Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting menilai, keputusan Menkumham Yasonna Laoly menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah kaitannya dengan penegakan hukum.

“Kita hormat dengan (keputusan) Kemenkumham yang bisa objektif. Bahwa penegakan hukum masih berjalan dan demokrasi diselamatkan. Sehingga trust terhadap hukum masih ada di tanah air,” paparnya.

Adapun Pangi menuturkan, jika kepengurusan KLB Deli Serdang disahkan oleh Kemenkumham, maka kondisi partai politik menjadi kacau.

Sebab, lanjut Pangi, partai politik dirundung kecemasan akan munculnya gangguan soliditas yang ditimbulkan oleh pihak eksternal yang terkait dengan pemerintah.

“Partai politik bisa trauma dan khawatir, karena bisa jadi kondisi yang sama menyasar partai mereka untuk di kudeta secara inkonstitusional,” katanya.

Pangi berharap kinerja pemerintah melalui Kemenkumham ini dapat terus menjadi pegangan untuk partai politik di Indonesia.

“Pemerintah dan presiden melalui Kemenkumham, telah melindungi dan mengayoni partai politik. Jadi kita pegang komentar selama ini dari Kemenkumham yang menyebut patuh pada Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART partai politik yang sah,” pungkas dia.

Sebagai informasi, Menkumham Yasonna Laoly memutuskan menolak pendaftaran kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang yang berlansung 5 Maret 2021.

Yasonna mengatakan beberapa berkas administrasi pihak KLB tidak lengkap. Kemenkumham juga mengacu pada AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang sudah disahkan oleh Kemenkumham. Soliditas kader Demokrat daerah membuat gagal kubu KLB melengkapi berkas di Kemenkumham.

Sehingga jika berdasarkan AD/ART tersebut ada beberapa persyaratan terkait peserta dan pemilik suara di KLB Deli Serdang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.

“Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 Ditolak,” ucap Yasonna.(MS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here