Tuhan Tak Tidur, Upaya Gugatan PTUN Moeldoko Akan Kalah

0
27
langgar etika politik

Oleh: Yoyo Tuna

Pemerhati Demokrasi Cakrawala

Partai Demokrat mendapatkan simpati dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari naiknya suara partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut dalam waktu beberapa hari belakangan ini.

Suara elektabilitas Partai Demokrat melonjak tinggi dibanding tahun politik 2019 lalu. Suara Partai Demokrat dan AHY menyalip beberapa partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah dalam waktu singkat . Hal ini terjadi setelah sebelumnya AHY diserang oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko awal Februari 2021 lalu.

Tuhan tentu tak tidur. Tahu mana perbuatan yang baik atau tidak. Partai Demokrat dan AHY seperti dilindungi dari tingkah laku tak baik dari Moeldoko.

Siapa yang menanam tentu akan memetik buahnya. Di saat Moeldoko mencoba membegal Partai Demokrat dari posisi AHY dengan cara illegal, di sana tuhan membuktikan kekuasaannya.

Moeldoko dibantu kader senior Partai Demokrat yang dipecat tak hormat mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang namun dapat cibiran dari masyarakat. Ditertawakan, bahkan disindir sebagai Jenderal ompong yang tak mampu mendirikan partai politik untuk berlabuh di tahun politik 2024 mendatang.

AHY dan pengurus sah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat lainya melaporkan upaya licik ini kepada atasan Moeldoko, yakni Presiden Jokowi. Namun tidak direspon dengan alasan, Joko Widodo tak mau tahu persoalan pembegalan yang dilakukan anak buahnya itu.

Banyak yang bilang, konflik yang terjadi tak berujung. Tapi menurut penulis itu tidak benar. Karena hakikatnya kebatilan akan kalah dengan kebenaran.

Meski Moeldoko cs yang merupakan rombongan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang terus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Tetapi penulis sangat yakin, gugatan ini bakal keok dengan sendirinya.

Betapa ngototnya, Moeldoko melayangkan gugatan tata usaha yang ditujukan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT, tak lain adalah penguasa. Dalam hal ini pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.

KLB yang sudah dinyatakan illegal oleh Menteri Hukum dan Ham ini menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025. Sudah tak waras orang-orang yang berada di sekeliling Moeldoko. Masih saja begitu berambisi untuk mendapat pengakuan dan hendak membegal Partai Demokrat.

Alasan ini bisa terlihat dari beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan. Pertama, KLB dianggap konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Siapapun yang mendengar tentu akan geli dan mencemooh Moeldoko cs. Seperti tak ada pekerjaan lain saja.

Selain itu, dalam surat gugatan tersebut disebutkan pula alasan kedua KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015. Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah. Saya tidak yakin gugatan ini akan menang, Apa sebab? Karena kebatilan akan kalah dengan kebenaran… ****

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here